Palu, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada kebocoran besar pada belanja pemerintah dan berjanji membenahinya. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Prabowo, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Ia menyebut sekitar 30 persen dari jumlah itu hangus karena penggelembungan harga atau mark up, yang ia sebut juga sebagai korupsi. Jika sistem belanja diatur dengan baik, negara menurutnya bisa menghemat Rp400 triliun. Pernyataan itu dikutip dari detikFinance dan Beritasatu.
Dari Obat Rumah Sakit sampai Belanja Daerah
Prabowo menjelaskan akar masalahnya ada pada pengadaan yang berjalan sendiri-sendiri. Kementerian dan pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga berbeda. Contoh yang ia angkat adalah obat di rumah sakit: jenis yang sama bisa punya 20 sampai 30 variasi harga karena tiap rumah sakit membeli sendiri.
Solusinya, kata Prabowo, adalah pengadaan terpusat. Semua instansi membeli dengan harga, spesifikasi, dan kualitas yang sama. Ia memperkirakan cara ini bisa menghemat anggaran hingga 40 persen. Dalam waktu dekat, ia berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati agar pembenahan di daerah sejalan dengan kebijakan pusat.
Cara Membaca Angkanya
Bayangkan sekelompok teman membeli kaus panitia. Kalau tiap orang beli sendiri-sendiri, harga bisa beda jauh. Kalau dipesan sekaligus dalam jumlah besar, harga per potong biasanya turun. Itulah prinsip yang ingin dipakai pemerintah dalam skala negara.
Meski begitu, angka-angkanya perlu dibaca hati-hati. Hitungan sederhana redaksi menunjukkan 30 persen dari Rp1.200 triliun adalah sekitar Rp360 triliun, bukan Rp400 triliun. Angka Rp400 triliun tampaknya dibulatkan atau dihitung dengan dasar lain yang belum dijelaskan. Prabowo juga menyebut angka itu bersumber dari laporan pakar di pemerintahan, tanpa membuka rincian datanya. Karena itu, klaim tersebut masih berupa pernyataan lisan dan belum bisa diverifikasi lewat dokumen resmi.
Kenapa Anak Muda Perlu Peduli
APBN dan APBD dibiayai pajak yang dibayar warga, termasuk pajak dari gaji pertama kamu. Belanja barang dan jasa mencakup hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari obat di rumah sakit umum sampai fasilitas sekolah dan kampus. Jika benar ada penghematan, pertanyaan berikutnya adalah ke mana dana itu dialihkan dan siapa yang mengawasinya.
Janji penghematan besar baru akan terbukti ketika ada aturan yang jelas, jadwal, dan laporan yang bisa dicek publik.
Sumber: detikFinance, Beritasatu
Penulis: Kinara · Editor: Faisal Kusuma Yudha







Tinggalkan Balasan