Jakarta, Wacana memindahkan badak jawa keluar dari habitat aslinya kembali memantik perdebatan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mempertanyakan rencana relokasi satwa langka itu dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.
Komentar itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Selasa (17/11/2026), seperti dilaporkan Liputan6 dan JawaPos.
Habitat Dianggap Kunci
Pigai mengingatkan bahwa memindahkan satwa dari tempat asalnya belum tentu menjamin mereka bisa hidup dan berkembang biak di lingkungan baru. Menurutnya, kondisi alam punya hubungan erat dengan tumbuh kembang satwa.
Ia mencontohkan komodo yang, katanya, hanya bisa berkembang di Pulau Komodo. Namun Pigai juga terbuka soal batas pandangannya. “Saya tidak tahu hasil penelitian seperti apa, tapi sejauh yang saya pahami itu seperti itu,” ujarnya, dikutip dari Liputan6.
Posisi Pigai di sini sebagai menteri bidang HAM, bukan kementerian teknis kehutanan. Artinya, ini pendapat seorang menteri, bukan temuan ilmiah. Hasil kajian teknis soal relokasi belum muncul dalam pembahasan di rapat tersebut.
Perbandingan yang Memancing Sorotan
Bagian yang paling banyak dikutip adalah analogi Pigai dengan manusia. Ia menyebut pemindahan paksa sebuah komunitas dari wilayah asalnya bisa masuk kategori pelanggaran HAM berat. “Misalnya orang Papua dipindahkan ke Manado, semuanya, Papua dikosongkan, itu pelanggaran HAM berat,” katanya, menurut JawaPos.
Sebagai pembanding, Pigai merujuk Rwanda, negara yang ia nilai menjaga satwanya tetap di kampung halaman mereka. Soal itu, JawaPos mencatat Pigai menilai relokasi tidak boleh dilakukan terburu-buru dan harus melalui kajian matang yang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem.
Ujung Kulon sendiri, menurut JawaPos, merupakan satu-satunya kawasan yang tersisa sebagai habitat asli badak jawa. Pigai menegaskan isu ini akan menjadi atensinya.
Kenapa Kamu Perlu Peduli
Badak jawa adalah satwa langka yang hanya bertahan di satu kawasan. Setiap keputusan soal nasibnya menyangkut warisan alam yang bakal kita titipkan ke generasi berikutnya. Perlu diingat, wacana ini masih berupa rencana, dan perdebatan antara pegiat konservasi, pemerintah, dan DPR kemungkinan masih panjang.
Satu hal yang pasti: keputusan menyangkut satwa langka ini sebaiknya diambil dengan data, bukan sekadar analogi.
Sumber: Liputan6, JawaPos
Penulis: Kinara · Editor: Faisal Kusuma Yudha







Tinggalkan Balasan