Bandung, Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal punya aturan baru soal kebiasaan yang sudah lama jadi gaya hidup anak muda. Pemprov Jabar menyiapkan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), seperti dikutip dari detikJabar, Kamis (12/11/2026).
Berlaku untuk PNS, PPPK, hingga Non-ASN
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, menjelaskan bahwa larangan itu mencakup PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sampai pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Jabar. Surat edaran saat ini masih diproses. Pemprov juga sudah menyebarkan materi sosialisasi berupa flyer bertema ASN Jawa Barat tanpa vape.
Menurut Dedi, aturan ini bukan hanya soal kesehatan. Perangkat vape dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika, sehingga bisa mengganggu disiplin dan keteladanan ASN. Tujuan lainnya adalah melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, menegakkan area bebas rokok, dan menumbuhkan budaya kerja sehat.
Berawal dari Fatwa MUI
Rencana ini muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan rokok elektrik. Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 itu mengharamkan penggunaan, produksi, sampai perdagangan vape. Pertimbangannya mencakup bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan risiko penyalahgunaan untuk narkotika.
Dikutip dari RCTI+, fatwa tersebut juga memuat rekomendasi, antara lain penguatan pengawasan BPOM bersama BNN, kajian izin industri vape, serta edukasi lewat keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan, terutama untuk melindungi anak dan remaja.
Masih Dibahas: Cakupan dan Sanksi
Belum semua hal final. Menurut Dedi, Pemprov masih berdiskusi dengan Biro Hukum soal cakupan larangan: apakah hanya di lingkungan kerja atau jam kerja, atau berlaku menyeluruh. Pembahasan itu ikut mempertimbangkan aturan kawasan tanpa rokok.
Soal sanksi, penanganan akan berjenjang lewat masing-masing perangkat daerah lebih dulu. Hukuman disiplin baru dijatuhkan bila penggunaan vape berdampak pada kedisiplinan, kinerja, atau pelaksanaan tugas.
Buat Kamu yang Vaper atau Punya Teman Vaper
Untuk sekarang, aturan ini ditujukan ke pegawai Pemprov Jabar, bukan masyarakat umum. Namun arah kebijakannya jelas: fatwa nasional mulai diterjemahkan menjadi aturan di lingkungan pemerintah. Kalau kamu atau keluargamu bekerja di instansi daerah, ada baiknya memantau surat edaran resmi di kantor masing-masing.
Dari fatwa hingga surat edaran, vape kini bukan lagi sekadar urusan selera pribadi.
Baca juga: Kasus Penyadapan Presiden: Kapolri Beberkan Peran Brigjen TK · Gibran Resmi Mundur, Begini Proses Cari Wapres Pengganti
Sumber: detikJabar, RCTI+
Penulis: Kinara · Editor: Faisal Kusuma Yudha







Tinggalkan Balasan