Ahmad Zaidan
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Abstrak
Konservasi lingkungan kerap dipahami sebagai persoalan teknis, padahal keberhasilannya juga ditentukan oleh tata kelola dan keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya alam. Artikel ini mengkaji apakah masyarakat benar-benar menjadi pelaku utama konservasi atau hanya pelaksana program yang dirancang pihak lain. Melalui kajian literatur atas penelitian mengenai perhutanan sosial, tata kelola kawasan ekosistem esensial, dan pemantauan lingkungan berbasis komunitas, artikel ini menguraikan bentuk dan tingkatan partisipasi, faktor pendorong dan penghambatnya, serta peran pengetahuan lokal dalam membangun kesadaran lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kehadiran fisik warga dalam kegiatan konservasi belum tentu mencerminkan pengaruh mereka terhadap keputusan. Sebagai sintesis, artikel ini menawarkan gagasan kepemilikan ekologis, yaitu rasa memiliki terhadap keberlanjutan lingkungan yang tumbuh ketika masyarakat memperoleh pengakuan, kesempatan mengambil keputusan, manfaat yang adil, dan tanggung jawab nyata dalam kegiatan konservasi.
Kata kunci: partisipasi masyarakat, konservasi lingkungan, kepemilikan ekologis, perhutanan sosial, pengetahuan lokal, pemantauan berbasis komunitas
Pendahuluan
Kerusakan lingkungan sering kali dipahami sebagai persoalan teknis yang ditandai dengan berkurangnya tutupan hutan, pencemaran sungai, penumpukan sampah, kerusakan ekosistem pesisir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Padahal, persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam, tetapi juga berhubungan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam, pola pemanfaatan lahan, serta kebijakan yang mengatur akses masyarakat terhadap lingkungan turut menentukan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, konservasi lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan pemulihan alam, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang memperhatikan kepentingan dan keterlibatan masyarakat (Yumantoko et al., 2024).
Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sungai, dan kawasan pesisir memiliki hubungan langsung dengan lingkungan tempat mereka hidup. Hubungan tersebut membentuk pengetahuan lokal mengenai perubahan musim, kondisi sumber air, keberadaan satwa, hingga perubahan hasil pertanian dan perikanan. Pengetahuan semacam ini dapat menjadi sumber informasi penting dalam kegiatan konservasi. Danielsen et al. (2022) menjelaskan bahwa pemantauan lingkungan oleh masyarakat dapat membantu mengidentifikasi perubahan fenomena lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, serta proses pengelolaannya. Dengan demikian, masyarakat bukan sekadar penerima informasi mengenai lingkungan, melainkan juga dapat menjadi penghasil pengetahuan yang berguna bagi pengelolaan sumber daya alam.
Namun, kedekatan masyarakat dengan lingkungan tidak selalu berbanding lurus dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Dalam sejumlah kegiatan konservasi, masyarakat kerap diundang untuk menghadiri sosialisasi, mengikuti kerja bakti, menanam pohon, atau menyediakan tenaga. Akan tetapi, mereka belum tentu memiliki kesempatan untuk menentukan permasalahan yang harus diselesaikan, menyusun rencana kegiatan, ataupun mengawasi hasil pelaksanaannya. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara partisipasi sebagai kehadiran fisik dan partisipasi sebagai keterlibatan yang memiliki pengaruh terhadap keputusan (Roslinda et al., 2022).
Persoalan tersebut menjadi penting karena keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh hubungan antara masyarakat, pengelola, dan sumber daya alam. Penelitian Roslinda et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi dalam program perhutanan sosial dapat muncul dalam bentuk pemikiran, gagasan, saran, dan kontribusi tenaga pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi memiliki beberapa dimensi dan tidak semestinya dibatasi pada keterlibatan masyarakat ketika kegiatan sudah dilaksanakan.
Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini mengangkat pertanyaan: apakah masyarakat benar-benar menjadi pelaku utama konservasi, atau justru hanya menjadi pelaksana program yang dirancang oleh pihak lain? Artikel ini berargumen bahwa konservasi lingkungan memerlukan pergeseran dari partisipasi yang bersifat simbolis menuju keterlibatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan lingkungan. Untuk memperkuat argumen tersebut, tulisan ini menawarkan gagasan kepemilikan ekologis, yaitu rasa memiliki terhadap keberlanjutan lingkungan yang tumbuh ketika masyarakat memperoleh pengakuan, kesempatan mengambil keputusan, manfaat yang adil, dan tanggung jawab nyata dalam kegiatan konservasi. Gagasan ini merupakan sintesis penulis berdasarkan kajian mengenai partisipasi, pemberdayaan, dan pemantauan lingkungan berbasis komunitas (Danielsen et al., 2022; Roslinda et al., 2022; Hendrastiti et al., 2024).
Pembahasan
1. Partisipasi Masyarakat: Lebih dari Sekadar Hadir dan Bekerja
Partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai keterlibatan warga dalam proses yang memengaruhi kehidupan bersama. Dalam konteks konservasi, keterlibatan tersebut mencakup proses mengenali persoalan lingkungan, menyampaikan pendapat, merumuskan pilihan, menentukan keputusan, melaksanakan kegiatan, hingga mengevaluasi hasilnya. Dengan pengertian ini, partisipasi bukan sekadar aktivitas menghadiri pertemuan atau mengikuti kegiatan lapangan, melainkan proses yang memungkinkan masyarakat memengaruhi arah pengelolaan lingkungan (Roslinda et al., 2022).
Roslinda et al. (2022) melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau. Penelitian tersebut menggunakan konsep tingkat partisipasi Arnstein untuk melihat keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pemikiran, gagasan, saran, dan kontribusi tenaga. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa tingkat partisipasi di wilayah penelitian berada pada tahap pelimpahan kekuasaan (delegated power) dalam kegiatan atau proyek yang difasilitasi pihak eksternal.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat perlu dilihat secara lebih kritis. Banyaknya orang yang hadir dalam kegiatan konservasi belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh terhadap keputusan. Sebagai contoh, kegiatan penanaman pohon dapat melibatkan banyak warga, tetapi apabila jenis tanaman, lokasi, waktu pelaksanaan, dan tujuan kegiatan ditentukan sepenuhnya oleh penyelenggara, masyarakat hanya ditempatkan sebagai pelaksana. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat menjadi lebih bermakna ketika mereka dapat mengusulkan perubahan rencana, menentukan prioritas, dan ikut mengevaluasi hasil kegiatan. Pembedaan ini sejalan dengan pentingnya mengukur partisipasi melalui tahapan dan tingkat pengaruh masyarakat, bukan hanya jumlah peserta (Roslinda et al., 2022).
Dengan demikian, ukuran keberhasilan partisipasi seharusnya tidak berhenti pada jumlah pertemuan, jumlah relawan, atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Hal yang perlu diperiksa adalah apakah masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat, apakah pendapat tersebut dipertimbangkan, dan apakah mereka memiliki ruang untuk mengawasi keputusan yang berdampak pada lingkungan tempat tinggalnya. Konservasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek harus memberikan ruang bagi mereka untuk memengaruhi proses pengelolaan, bukan hanya menerima hasil keputusan pihak lain (Hendrastiti et al., 2024; Roslinda et al., 2022).
2. Bentuk dan Tingkatan Partisipasi dalam Konservasi Lingkungan
Partisipasi masyarakat dalam konservasi dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk. Pertama, partisipasi pemikiran, yaitu penyampaian pengalaman, gagasan, saran, kritik, dan pengetahuan lokal mengenai kondisi lingkungan. Kedua, partisipasi dalam pengambilan keputusan, misalnya menentukan kawasan yang perlu dipulihkan, menyusun aturan pemanfaatan sumber daya, serta menetapkan prioritas kegiatan. Ketiga, partisipasi tenaga dan keterampilan, seperti melakukan rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan pemantauan kawasan. Keempat, partisipasi pengawasan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam memantau kondisi ekosistem dan menilai pelaksanaan program. Bentuk-bentuk tersebut sejalan dengan temuan Roslinda et al. (2022) mengenai kontribusi pemikiran, gagasan, saran, dan tenaga dalam program perhutanan sosial.
Berbagai bentuk partisipasi tersebut perlu ditempatkan dalam tingkatan yang berbeda. Pada tingkat awal, masyarakat hanya menerima informasi mengenai program yang telah dirancang. Pada tingkat konsultatif, masyarakat diminta memberikan pendapat, tetapi belum tentu memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir. Pada tingkat kemitraan, masyarakat dan lembaga terkait mulai berbagi tanggung jawab dan merundingkan keputusan. Sementara itu, pada tingkat partisipasi yang lebih kuat, masyarakat memperoleh kewenangan nyata untuk menentukan aturan pengelolaan, mengatur kegiatan, dan mengawasi pelaksanaannya. Perbedaan tingkat ini penting karena partisipasi berkaitan dengan distribusi pengaruh dan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam (Roslinda et al., 2022).
Dalam praktiknya, tidak semua keputusan harus diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Pemerintah, lembaga pengelola, perguruan tinggi, dan tenaga ahli tetap memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya. Namun, keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat tidak seharusnya dibuat tanpa melibatkan mereka. Penelitian Hendrastiti et al. (2024) mengenai tata kelola kawasan ekosistem esensial di Taman Kili-Kili menunjukkan bahwa suara kelompok yang terpinggirkan belum selalu terakomodasi dalam kebijakan konservasi. Padahal, masyarakat memiliki pengetahuan dan kepentingan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan tersebut.
Oleh karena itu, setiap program konservasi perlu menjelaskan secara terbuka keputusan apa yang dapat ditentukan masyarakat, keputusan apa yang harus dirundingkan bersama, dan bagaimana masyarakat dapat menyampaikan keberatan. Kejelasan tersebut dapat mencegah partisipasi berubah menjadi formalitas. Masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa sebuah program sedang berlangsung, tetapi juga memahami posisi dan kewenangan mereka dalam proses pengelolaan lingkungan (Hendrastiti et al., 2024; Roslinda et al., 2022).
3. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat tidak muncul hanya karena adanya undangan atau sosialisasi. Keterlibatan warga dipengaruhi oleh kualitas proses pemberdayaan, keberadaan pendampingan, dukungan pemimpin kelompok, akses informasi, dan manfaat yang dirasakan. Ramadhani et al. (2024) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari di BKPH Mojorayung, Madiun. Penelitian yang melibatkan 242 responden tersebut menemukan bahwa ketepatan proses pemberdayaan, peran pendamping pemberdayaan masyarakat, dan dukungan pemimpin kelompok berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelibatan warga membutuhkan proses pendampingan dan kelembagaan yang mendukung.
Faktor pendorong lainnya adalah hubungan antara konservasi dan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat akan memiliki alasan yang lebih kuat untuk menjaga lingkungan apabila keberlanjutan ekosistem berkaitan langsung dengan penghidupan mereka. Penelitian Yumantoko et al. (2024) di kawasan Hutan Sesaot, Lombok Barat, menjelaskan bahwa program perhutanan sosial berupaya menyeimbangkan pelestarian hutan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberian hak kelola dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Penelitian tersebut juga menguraikan upaya konservasi tanah dan sumber air melalui penanaman jenis tanaman tertentu, seperti beringin, aren, dan bambu.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konservasi dan kesejahteraan masyarakat tidak seharusnya diposisikan sebagai dua kepentingan yang selalu bertentangan. Pengelolaan lingkungan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, selama pemanfaatannya tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Namun, hubungan tersebut perlu dibangun melalui aturan yang jelas agar kegiatan ekonomi tidak menimbulkan tekanan baru terhadap lingkungan. Pengalaman Hutan Sesaot memperlihatkan pentingnya menyeimbangkan kepentingan sosial ekonomi dengan prinsip pengelolaan hutan lestari (Yumantoko et al., 2024).
Di sisi lain, partisipasi dapat terhambat oleh ketimpangan akses informasi, keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, lemahnya pendampingan, dan tidak adanya tindak lanjut terhadap pendapat masyarakat. Hambatan tersebut semakin terasa bagi kelompok yang memiliki posisi sosial lebih lemah. Hendrastiti et al. (2024) menjelaskan bahwa suara perempuan dan kelompok marginal sering kali belum memperoleh ruang yang memadai dalam tata kelola konservasi. Padahal, kebijakan konservasi dapat memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian mereka secara langsung.
Oleh sebab itu, peningkatan partisipasi tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak sosialisasi. Program konservasi juga harus memperhatikan siapa yang diundang, siapa yang berbicara, siapa yang menentukan keputusan, dan siapa yang memperoleh manfaat. Pertemuan yang terbuka secara formal belum tentu menjamin keterlibatan yang setara apabila kelompok tertentu tetap tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Prinsip inklusivitas perlu diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya dicantumkan sebagai pernyataan dalam dokumen program (Hendrastiti et al., 2024).
4. Membangun Kesadaran Lingkungan melalui Pengalaman dan Pengetahuan Lokal
Kesadaran lingkungan merupakan salah satu dasar penting bagi partisipasi masyarakat. Namun, kesadaran tidak cukup dibangun melalui imbauan agar masyarakat menjaga alam. Pendidikan konservasi perlu membantu masyarakat memahami hubungan antara kondisi lingkungan, kebijakan pengelolaan sumber daya, dan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian di Hutan Sesaot, Yumantoko et al. (2024) memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta upaya menjaga tanah dan sumber air. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan lingkungan akan lebih relevan apabila dikaitkan dengan kebutuhan dan pengalaman masyarakat.
Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah memulai pendidikan lingkungan dari persoalan yang benar-benar dihadapi warga. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pemetaan sumber air, lokasi pembuangan sampah, kawasan rawan banjir, daerah abrasi, atau wilayah yang mengalami perubahan tutupan vegetasi. Pemetaan tersebut dapat menjadi sarana bagi warga untuk mengenali kondisi lingkungan di sekitarnya.
Pendidikan lingkungan juga dapat dilakukan melalui kegiatan yang berkelanjutan, bukan hanya kampanye sesaat. Sekolah, kelompok pemuda, kelompok perempuan, organisasi petani, komunitas pesisir, dan lembaga masyarakat dapat menjadi ruang belajar bersama. Kegiatan seperti pencatatan sampah, pemantauan kualitas air, pengamatan pertumbuhan tanaman, dan dokumentasi perubahan lingkungan dapat membantu warga memahami persoalan secara langsung. Agar kegiatan tersebut menghasilkan pembelajaran, informasi yang dikumpulkan perlu dibahas kembali bersama masyarakat. Pemantauan berbasis komunitas dapat berkontribusi terhadap perencanaan dan pengambilan keputusan apabila informasi yang dihasilkan benar-benar digunakan (Danielsen et al., 2022).
Dengan demikian, kesadaran lingkungan tidak seharusnya dibangun melalui pendekatan yang hanya menyalahkan perilaku individu. Masyarakat perlu memahami persoalan lingkungan secara menyeluruh, termasuk faktor kebijakan, tata kelola, dan kondisi sosial ekonomi yang memengaruhinya. Pendidikan yang berangkat dari pengalaman warga dapat membantu menghubungkan konservasi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga keterlibatan masyarakat tumbuh dari pemahaman terhadap persoalan yang mereka hadapi (Yumantoko et al., 2024; Danielsen et al., 2022).
5. Membangun Kepemilikan Ekologis: Dari Pelibatan Menuju Kedaulatan Masyarakat
Artikel ini menawarkan konsep kepemilikan ekologis sebagai gagasan utama untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam konservasi. Istilah tersebut merupakan sintesis konseptual yang dikembangkan penulis berdasarkan kajian mengenai partisipasi, pemberdayaan, dan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Kepemilikan ekologis tidak dimaknai sebagai hak untuk mengeksploitasi alam tanpa batas. Sebaliknya, konsep ini menekankan tumbuhnya rasa memiliki terhadap keberlanjutan lingkungan karena masyarakat memperoleh pengakuan, kesempatan memengaruhi keputusan, manfaat yang adil, serta tanggung jawab dalam menjaga ekosistem (Danielsen et al., 2022; Hendrastiti et al., 2024; Roslinda et al., 2022).
Penutup
Konservasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan partisipasi dan keadilan sosial. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan, sungai, pesisir, dan sumber daya alam lainnya memiliki pengetahuan serta kepentingan yang penting bagi keberlanjutan ekosistem. Namun, kedekatan masyarakat dengan lingkungan tidak otomatis memberikan mereka kuasa dalam pengambilan keputusan. Penelitian Roslinda et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi memiliki beragam bentuk dan tahapan, sedangkan penelitian Hendrastiti et al. (2024) memperlihatkan pentingnya memastikan suara kelompok yang terpinggirkan ikut dipertimbangkan dalam tata kelola konservasi.
Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat antara lain kualitas proses pemberdayaan, pendampingan, dukungan pemimpin kelompok, serta hubungan antara konservasi dan kebutuhan penghidupan. Sebaliknya, ketimpangan akses, lemahnya tindak lanjut, dan tidak terwakilinya kelompok tertentu dapat menghambat keterlibatan. Penelitian Ramadhani et al. (2024) menegaskan pentingnya proses pemberdayaan, pendamping, dan dukungan pemimpin kelompok. Sementara itu, penelitian Yumantoko et al. (2024) memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan dapat menghubungkan upaya pelestarian lingkungan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan kepemilikan ekologis sebagai upaya menggeser partisipasi dari sekadar pelibatan menuju keterlibatan yang memberikan pengaruh nyata. Gagasan tersebut menekankan pengakuan terhadap pengetahuan masyarakat, kewenangan dalam pengambilan keputusan, pembagian manfaat yang adil, dan akuntabilitas pengelolaan. Penerapannya dapat dilakukan melalui forum yang inklusif, pendidikan berbasis pengalaman lokal, penguatan mata pencaharian yang selaras dengan daya dukung lingkungan, serta pemantauan berbasis komunitas. Pemantauan tersebut perlu didukung oleh lembaga yang mampu menindaklanjuti informasi dan laporan masyarakat (Danielsen et al., 2022; Hendrastiti et al., 2024).
Oleh karena itu, keberhasilan konservasi seharusnya tidak hanya diukur melalui luas kawasan yang dilindungi, jumlah pohon yang ditanam, atau banyaknya kegiatan yang diselenggarakan. Keberhasilan juga perlu dilihat dari membaiknya kondisi ekosistem, meningkatnya kapasitas masyarakat, terjaganya penghidupan, dan adanya kesempatan yang setara untuk menentukan arah pengelolaan lingkungan. Konservasi yang berkelanjutan membutuhkan hubungan yang adil antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait. Alam tidak cukup hanya dijaga oleh masyarakat; masyarakat juga harus didengar ketika menentukan masa depan alamnya.
Daftar Pustaka
Danielsen, F., Eicken, H., Funder, M., Johnson, N., Lee, O., Theilade, I., Argyriou, D., & Burgess, N. D. (2022). Community monitoring of natural resource systems and the environment. Annual Review of Environment and Resources, 47, 637–670. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-022325
Hendrastiti, T. K., Setiahadi, R., Kusujiarti, S., Pratiwi, D., & Safrudi, H. I. (2024). Essential ecosystem area policies as a means to promote participatory and inclusive conservation in forest landscape governance: Centering perspectives of marginalized women in Taman Kili-Kili, Indonesia. Forest and Society, 8(1), 140–153. https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.28312
Ramadhani, S. P., Sundawati, L., & Kuncahyo, B. (2024). Analysis of factors influencing community participation in sustainable forest management in BKPH Mojorayung, Madiun. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 14(1), 139–147. https://doi.org/10.29244/jpsl.14.1.139-147
Roslinda, E., Rianti, R., & Ershinta, H. (2022). Participation analysis of social forestry program: Case study in Sanggau District Indonesia. Jurnal Ilmu Kehutanan, 16(2), 128–141. https://doi.org/10.22146/jik.v16i2.2540
Yumantoko, Y., Suharko, S., Hasan, R. A., & Triyono, T. (2024). Partisipasi komunitas dalam konservasi lingkungan (Studi implementasi perhutanan sosial di kawasan Hutan Sesaot, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Jurnal Ilmu Lingkungan, 22(2), 408–420. https://doi.org/10.14710/jil.22.2.408-420
Foto: ilustrasi kampung adat di tengah kawasan hutan (istimewa)
Penulis: Ahmad Zaidan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) · Editor: Faisal Kusuma Yudha
Baca juga: Kasus Penyadapan Presiden: Kapolri Beberkan Peran Brigjen TK · Gibran Resmi Mundur, Begini Proses Cari Wapres Pengganti







Tinggalkan Balasan