Jakarta, Pemerintah dan DPR sudah bersepakat soal isi RUU Perampasan Aset, dan pengesahannya dijadwalkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026). Kepastian jadwal itu datang dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang juga memimpin Panja RUU tersebut. Dikutip dari CNBC Indonesia, ia hanya menjawab singkat, “Iya (rapat paripurna besok),” saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026).
Enam Kasus yang Bisa Kena
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyebut ada enam tindak pidana yang disepakati bisa dikenai perampasan aset. Menurut CNBC Indonesia, daftarnya meliputi:
- korupsi;
- narkotika dan psikotropika;
- pendanaan terorisme;
- penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
- perdagangan orang;
- penipuan atau penggelapan berbasis teknologi digital, selama dampaknya meluas ke perekonomian masyarakat.
Poin terakhir paling dekat dengan keseharian kita. Sebagai gambaran, modus penipuan daring yang merugikan banyak orang berpotensi masuk cakupan ini, meski batasan persisnya baru jelas setelah teks undang-undang dibuka. Jangan lupa bahwa enam kategori tersebut disepakati pemerintah dan DPR di tingkat pembahasan, jadi daftar ini bisa diuji lagi saat naskah final dipublikasikan.
Dua Jalur Perampasan
Beleid ini mengatur hukum acara perampasan aset lewat dua jalur. Pertama, berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture), artinya aset dirampas setelah pelakunya dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kedua, tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture), yaitu aset bisa diproses tanpa menunggu vonis terhadap pelaku.
Eddy menilai jalur kedua merupakan upaya negara menghadapi perkembangan tindak pidana yang berpotensi merusak tatanan ekonomi nasional, merugikan negara, dan menurunkan kemampuan negara mewujudkan kesejahteraan umum. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).
Siapa yang Mengelola Aset
Rancangan ini juga memuat soal pengelolaan dan pengawasan. Menurut CNBC Indonesia, akan ada badan khusus yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola aset hasil perampasan. Pengawasannya dilakukan berkala dan akuntabel, dengan sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi serta pendanaan penyelenggaraannya.
Yang Perlu Kamu Pantau
Bagi anak muda, UU ini penting karena menyangkut uang negara yang selama ini bocor lewat korupsi. Namun, ketok palu hanya langkah pertama. Detail badan pengelola, mekanisme pembuktian tanpa putusan pidana, dan perlindungan bagi pihak yang asetnya diproses baru terlihat jelas setelah teks final undang-undang dibuka ke publik.
Kita tunggu apakah Paripurna Kamis benar-benar jadi titik balik, atau sekadar awal dari ujian pelaksanaan yang lebih panjang.
Sumber: CNBC Indonesia, Kompas.com
Penulis: Kinara · Editor: Faisal Kusuma Yudha






Tinggalkan Balasan